Filsafat Pancasila dan Pancasilais; antara Realitas, Realistis dan Utopis

Filsafat Pancasila dan Pancasilais; antara Realitas, Realistis dan Utopis

Oleh: Ammar Fauzi

Genap 11 tahun dari usia Pancasila, Soekarno berkehormatan pidato di Kongres Amerika Serikat, “Pancasila is, Panca Means Five, Sila is Principles.” Kongres itu seolah podium “abadi” Indonesia mengekspesikan mimpi dan ikrar akbar bangsa untuk kesekian kalinya di hadapan masyarakat dunia.

Dalam potongan dokumenter itu, setiap sila diejakan oleh Soekarno satu per satu dan disambut tepuk tangan meriah pejabat tinggi AS. Moment haru-biru dan wibawa pidato di sana sesungguhnya tidak lebih membanggakan dari saat awal kali digagas konsepnya dan dipidatokan 1 Juni 1945. Di sidang BPUPK itulah layar bahtera kebangsaan dan kenegaraan mulai dirajut.

Sekali lagi, itu baru mulai dirajut. Bangsa ini berdaulat dan bernegara (nation-state) satu hari setelah Hari Proklamasi, 18 Agustus 1945. Tanpa sidang-sidang Panitia Sembilan 22 Juni dan PPKI 18 Agustus, pidato dan suasana sidang 1 Juni itu seperti suara tanpa isi. Namun, tanpa rumusan dan gelora pidato 1 Juni juga sulit mengkalkulasi kapan bangsa ini mau menyeberangi “jembatan emas” menuju eksistensi bangsa terhormat dan identitas negara berdaulat.

Gugus pengalaman itu sama-sama krusial kendati jelas berbeda kekuatan hukum dan politiknya. Ada kemauan, ada ketegangan, ada kealotan dan ketegasan, ada juga kesabaran dan, tentu saja, kesalingmengertian antartokoh sepanjang sidang-sidang maraton. Sebuah model semangat bersatu yang monemental. Tetapi setelah itu, Soekarno sendiri sejauh ini tidak sempat lagi menjabarkan luas kandungan dan kekuatan filosofis, sekali lagi filosofis, yang kelak menjadi salah satu referensi autentik bagi generasi masa depan Pancasila.

Kekuatan filosofis Pancasila perlu dipertimbangkan dan diuji sebagai konsekuensi logis dari konsep-konsep kuncinya yang nyaris semuanya berkarakter filosofis. Mulai dari ketuhanan, keesaan, kemanusiaan, keadilan, keberadaban, persatuan, kerakyatan, kepemimpinan, musyawarah, sampai perwakilan dan sosial merupakan konsep-konsep filosofis yang bersifat abstrak, universal, relasional dan, kebanyakan, gradasional.

Apalagi konsep hikmat yang lekatkan dengan kebijaksanaan adalah nama lain untuk filsafat itu sendiri. Tidak berlebihan bila filsafat dikenal di Republik ini bersamaan dengan lahirnya Pancasila. Masih juga tidak berlebihan bila dasar negara ini dibuka dengan nama lain dari filsafat, tepatnya ketika dalam buku disipliner pertama dalam filsafat, yakni Metaphysics, Aristoteles juga menamai ilmu  ini dengan Theologiké, nama yang secara harfiah sepadanan dengan kata yang mengawali Pancasila: Ketuhanan.

Bagaimana filsafat menggali anasir filosofis Pancasila adalah tugas yang tidak mudah dan, karena itu, setiap upaya penggalian ilmiah sangat berharga, tidak kurang berharganya dari gagasan dan argumen yang turut menyertai diskusi, perdebatan, perancangan dan perumusan Pancasila oleh para bapak pendiri bangsa. Keragaman perspektif mereka hingga hasil para pakar sekarang agaknya terangkum dalam satu prosedur penelitian paling klasik dalam tradisi logika dan filsafat Islam: apakah, adakah, dan mengapa (AAM).

Apakah Pancasila? Adakah Pancasila? Mengapa Pancasila? Tidak mengurai pertanyaan ini dengan baik atau mengacaknya akan berdampak kesalahpahaman bahkan bisa berbuntut ancaman pengaduan. Contoh kecil saja, ketika Pancasila belakangan ini dinilai “bisa mengizinkan ateisme” dan “membolehkan tidak beragama”, itu lebih karena kurang lugas saja, tanpa perlu menelitinya secara terminologis dan teknis, yakni meninjau sekedar lapisan leksikal dari “Apakah” seperti yang diejakan Soekarno di Kongres AS dahulu. Dengan lapisan yang sama semestinya ketegangan seputar Trisila dan Ekasila juga bisa segera disudahi.

Sepanjang urat AAM inilah denyut berbagai tantangan dan peluang dapat ditelusuri dalam tubuh Pancasila. Namun, menyoal Pancasila dengan pola ini bukan tidak ada kendala, di antaranya:

  1. Gejala fatalisme, entah menyandarkan masalah Pnacasila kepada takdir Tuhan atau kepada takdir sejarah orang tua. Gejala ini selanjutnya memicu sikap apatisme, menyerah atau masabodoh. Oleh seorang fatalis, Pancasila itu dianggap sudah tuntas sepenuhnya sehingga dia skeptis dan tidak punya tanggung jawab merespon relasi aktualitasnya dengan dinamika mutakhir.
  2. Sebaliknya gejala dogmatisme dan radikalisme buta tidak kurang kuatnya menanamkan tekad berpancasila dan semangat “final” serta “harga mati” tanpa diimbangi tanggung jawab rasional. Dogmatisme ini bukan lagi gejala bagi kalangan yang mengharamkan filsafat dan berfilsafat. Artinya, di sisi lain, seorang dogmatis nasionalis bersama dogmatis agamis diam-diam bermufakat dengan fatalis untuk sama-sama percaya bahwa Pancasila sepenuhnya sudah tuntas; tidak perlu pengujian di dalam ataupun di luar filsafat dan dengan ideologi asing manapun.
  3. Gejala kultusisme, sejenis fideisme dan keyakinan mutlak pada para pendahulu serta kecenderungan mengglorifikasi mereka sebagai sosok sakral, penjamin masa depan bangsa sehingga menjadi referensi tunggal dalam upaya memahami kandungan Pancasila di era mutakhir dengan segenap peluang, tantangan dan masalah-masalah laten dan baru. Tentu saja, kritik sekalipun terhadap bapak-bapak pendiri bangsa, selain tidak mengurangi jasa dan legasi mereka, justru salah satu ekspresi mulia dari penghormatan tulus atas karsa agung mereka serta pengakuan jujur atas peran luar biasa progresif mereka dalam, banyak batas dan momentum tertentu, mampu mengantisipasi dinamika kontemporer dan masa depan bangsa.
  4. Gejala relativisme yang cenderung mengakomodasi penafsiran apa pun atas Pancasila. Penempatan dasar negara ini sebagai ideologi terbuka perlu diperjelas aspek keterbukaannya. Sebagai ideologi, maka betapapun Pancasila itu terbuka, ada ketertutupan di dalamnya. Dengan kata lain, Pancasila adalah ideologi terbuka juga tertutup. Terbuka yakni sejauh teks-teks Pancasila itu berbunyi dengan mempertimbangkan konteks dan cacatan kesejarahannya, dan sebatas teks literal itu pula Pancasila tertutup.
  5. Gejala nihilisme yang kerap menyerang filsafat juga Pancasila dengan beragama narasi seperti: filsafat itu ruwet, ngawang, melangit, tidak membumi, dan Pancasila itu ekspresi angan-angan, mimpi, dan utopia.

Satu saja dari lima ini dipertahankan sudah cukup menghambat upaya menggali lebih fundamental nilai-nilai luhur Pancasila. Ini artinya, tanpa filsafat dan pengujian filosofis, Pancasila hanya kokoh di permukaan, tanpa dikenali kekuatan akar-akarnya. Dengan filsafat, Pancasila lebih siap dan tebal lagi dindingnya untuk diuji basis-basis filosofisnya di dalam maupun di hadapan ideologi asing.

Biasanya, filsafat berasosiasi dengan kritik. Berfilsafat berarti mengkritik. Ini ada benarnya. Tentu, kritik di sini harus dimaknai secara lengkap, yakni mencermati suatu objek dari berbagai aspek, entah positif ataupun negatif. Maka, berfilsafat yaitu mengambil posisi netral terhadap objek, tanpa sikap menolak atau menerima nilai objek tersebut. Dalam ruang filsafat itulah objek akan diuji nilai kesahihan dan kompetensinya.

Jika objek itu Pancasila, maka dasar negara ini, dalam studi filosofis tadi, belum sepenuhnya tuntas dan, tentu saja, ada yang sudah tuntas. Ini alternatif yang agaknya moderat dan imbang, yakni memaknai “berpancasila” sebagai proses menjadi pancasilais. Maka, “Saya Pancasila” sepatutnya disadari sebagai aku sedang berproses menjadi insan pancasilais sehingga masing-masing terbuka kritik dan koreksi interpretasi juga implementasi untuk maju bersama. Sekadar makna leksikal proses ini saja akan ditinjau sepintas mana yang sudah tuntas, mana yang belum.

Karena proses, Pancasila punya titik awal sebagai landasan yang jelas dan kokoh, yaitu teks literal Pancasila dan nilai-nilai aksiomatis di dalamnya yang sudah secara akurat dan teliti disarikan oleh para pendiri bangsa. Argumen Soekarno atas lima konsep kunci Pancasila di 1 Juni ’45 tampak sekali mengokohkan keaksiomatisan itu sejauh melacak asalnya hingga budaya leluhur dan suasana kebatinan bangsa.

Karena itu, bukan kekurangan bila lima sila itu dinilai sebagai ekspresi fitrah manusia sebagai manusia. Nilai-nilai Pancasila melampaui wilayah hingga bisa dijumpai nyata di luar negeri kelahirannya. Dan kenyataan ini patut segera diafirmasi oleh tokoh yang mengaku “saya melihat Islam di New Zealand”, yakni dia juga melihat Pancasila di sana, karena para pendiri bangsa hingga generasi bungsu mufakat bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan agama.

Karena, sekali lagi, berupa proses, Pancasila juga punya titik akhir, yakni tujuan yang jelas. Ketakjelasan teleologi, tujuan dan potret negeri impian masa depan adalah sama dengan ketiadaannya. Dengan gambaran yang jelas dari tujuan Pancasila, manusia Indonesia, tanpa ragu, akan mantap bekerja menjalani proses dengan dua kekuatan yang, dalam bahasa Soekarno, disebut iman dan amal.

Dengan kekuatan iman, tidak perlu tersinggung bila janji masa depan Pancasila disebut-sebut narasi fiksional, serupa mimpi dan angan-angan. Justru dalam mimpi itulah iman menjadi berarti serta menyala, dan dengan iman pula angan-angan jadi klimaks harapan rasional dan fiksi jadi senilai dengan fakta dan realistis.

Bukan hanya rekam jejak leluhur dan suasana kebatinan Nusantara, Pancasila juga nilai-nilai universal bawaan fitrah kemanusiaan yang mengawal fungsi segenap kapasitas manusia dalam mengalami dengan kejernihan indra, berfiksi dengan keliaran imajinasi, berargumen dengan ketajaman akal dan merasa dengan kelembutan hati.

tampak adanya keseimbangan dalam kelahiran Pancasila. Dasar negara ini tidak hanya dilacak basisnya ke belakang, tetapi juga memacu kolaborasi segenap kapasitas itu untuk mewujudkan kreativitas dan cita-cita luhurnya di depan hidupnya, entah di dunia ini ataukah di kehidupan setelah kematian.

Proses, untuk kesekian kalinya, juga berarti kebelumtuntasan dalam mencapai tujuan dan teleologi Pancasila. Semua elemen bangsa dan perangkat negara masih berada di tengah jalan untuk sama-sama bergerak, sesuai kapasitas dan situasi jaman (peluang dan tantangan), ke titik tuju yang jelas dengan persaingan beradab dalam koridor titik awal dan titik akhir yang jelas, konkret dan kokoh tadi.

Penafsiran konseptual, penjabaran legal-formal, perancangan undang-undang, dan kebijakan strategis serta taktis yang cenderung mengaburkan unsur-unsur proses: awal, tujuan dan gerak, patut dicurigai sebagai gejala awal menuju utopisme dan mengutopiskan Pancasila. Praktek KKN, dagang hukum, politik uang, oligarki politik, mental inferior pejabat dan pembodohan publik senantiasa diwaspadai agar marwah Pancasila, setidaknya, tidak jadi tertawaan di dalam negeri sebelum ditertawakan bangsa lain.

Memori dunia masih belum lemah kalau sekedar untuk mengingat-ingat betapa wibawa dan yakinnya Soekarno mempidatokan Pancasila di Kongres AS itu. Tepuk tangan dan suasana haru-biru di sana jangan sampai diubah jadi sekedar hiburan oleh generasi penerus dengan pendangkalan pemahaman atau praktek-praktek kotor kalangan elite dan masabodoh/putus asa kalangan publik. Maju-mandeknya Pancasila lebih disebabkan oleh akumulasi dari ketidakadilan elite negara dan ketakberadaban warganya.

Kini, usia Pancasila di ambang usia 75 tahun di tangan hampir tiga generasi, sudah diamanatkan untuk dilaksanakan oleh tujuh pemimpin terpilih. Bukan catatan pendek selain justru pengalaman yang kaya dan beragam. Para pancasilais sepanjang usia dan pengalamannya itu sudah seharusnya sanggup melahirkan putra yang lebih unggul berproses dari Soekarno dalam beradab dan memimpin dengan hikmat kebijaksanaan dan keadilan.

Seperti kata Will Durant di awal pengantar The Story of Civilization, peradaban tidak tumbang oleh penyerangan dan penaklukan, tetapi hancur dari dalam oleh anak-anaknya sendiri. Pancasila, kalaupun hanya direncanakan untuk sekedar membangun nation-state tanpa peradaban, juga tidak berarti apa-apa tanpa kualitas manusia-manusianya.

Semua di tangan kita untuk mau fokus dan serius berproses dan memproses Pancasila. Dengan kemauan ini kita masih rasional berdiri di posisi Soekarno dahulu tegak berpidato dan berkata-kata meyakinkan di hadapan dunia: kami bukan hanya pandai bermimpi dan bermain cita-cita, tapi juga gigih bekerja mewujudkan Pancasila.

“Pancasila weltanschauung yang tidak menjelma dengan sendirinya, tidak dapat menjadi kenyataan, menjadi realitas jika tidak dengan perjuangan.”

Ir. Soekarno

Menjelang Terbitnya “Kitab Filsafat”, Karya Disipliner yang Serbateknis dan Komparatif

Menjelang Terbitnya “Kitab Filsafat”, Karya Disipliner yang Serbateknis dan Komparatif

Oleh: Ammar Fauzi

Sudah lama Filsafat diperkenalkan dan diupayakan pembudayaannya di tanah air oleh banyak guru, pakar dan tokoh melalui karya tulis, perkuliahan serta forum ilmiah. Tidak sedikit aliran, tokoh, teori dan pandangan filosofis, entah dari Barat dan Timur atau, secara khusus, dari Islam yang dipublikasikan di tingkat nasional, di bangku kuliah ataupun di jurnal dan buku, dalam bentuk karangan maupun terjemahan. Ini belum lagi ulasan-ulasan pengantar, singkat maupun panjang di media-media sosial dengan tingkat keseriusan beragam dan segmentasi bervariasi.

Pada faktanya, dari gugus relatif panjang upaya-upaya intelektual ini, apakah sudah ada karya ilmiah berbahasa Indonesia tentang Filsafat? Seperti menanyakan terangnya matahari, pertanyaan ini terkesan mengada-ada, tetapi boleh jadi terasa radikal dengan jawabannya yang juga radikal bila, sekali lagi, bila filsafat di sini diartikan secara teknis dan ketat sebagai ilmu yang menelaah hukum-hukum esensial Ada sebagai Ada. Sepengetahuan penyunting, definisi paling klasik dan tradisional ilmu Filsafat di Barat ataupun dalam peradaban Islam ini saja belum tersentuh kasar oleh sekian upaya teliti para tokoh domestik Filsafat dalam mendefinisikan ilmu ini.

Baru pada tahun 2002, kekosongan relatif ini diisi oleh inisiasi Penerbit Mizan menerbitkan buku terjemahan Filsafat Hikmah karya Murtadha Mutahhari lalu, satu tahun kemudian, disusul oleh terjemahan lain berjudul Buku Daras Filsafat Islam, dari karya berbahasa Persia: Inggris dan Arab. Sebagai disiplin ilmu dengan pengertian tadi, terutama dalam buku kedua ini, filsafat memuat masalah-masalah tradisional filsafat Islam dengan bahasa yang serbateknis, padat istilah dan definisi operasional. Buku ini sekaligus membentangkan peta suatu ilmu Filsafat sehingga terbaca dari mana memulai dan sampai di mana menamatkan studi formal atas ilmu ini. Buku ini juga menjadi alternatif teks ajar di satu-dua perguruan tinggi di tanah air.

Kitab Filsafat yang tak lama lagi di tangan Anda nanti hanyalah edisi terjemahan ulang yang berbasis pada terjemahan Buku Daras Filsafat Islam itu. Terjemahan kali ini diharapkan dapat menyempurnakan edisi terjemahan sebelumnya dengan mengacu langsung naskah asli Persia: Amuzesh-e Falsafeh (Belajar Filsafat). Selain itu, Kitab Filsafat juga dilengkapi dengan ringkasan dan pertanyaan latihan di akhir setiap daras sebagaimana di naskah aslinya. Selanjutnya, Kitab Filsafat ini diterjemahkan selengkapnya (dua jilid) sebagai konsekuensi dari kebutuhan pengajaran akademis-formal serta pembudayaan filsafat Islam di tanah air.

Amuzesh-e Falsafeh adalah karya Muhammad Taqi Mishbah Yazdi, satu dari hitungan jari pengajar tingkat tinggi filsafat dan guru spesialis Asfār karya Sadrul Muta’allihin (1572-1640), buku ajar kasta tertinggi dalam strata pengajaran tradisional filsafat Islam. Cinta dan pengabdiannya pada ilmu pengetahuan begitu kompleks sekaligus padu. Tidak hanya berfokus pada kalangan terpelajar, kuliah umum dan karya-karya akhlaknya adalah kepeduliannya menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Pengalaman panjangnya mengkaji berbagai bidang pada guru-guru besar: Ayatollah Burujerdi, Imam Khomeini, Allamah Thabathaba’i, Muhammad Taqi Bahjat Fumani, turut mendukung-nya dalam meningkatkan laju studi-studi interdisipliner dan ilmu-ilmu humaniora sesuai kebutuhan aktual, tantangan komparatif serta peluang aplikatif filsafat Islam dan pengetahuan agamanya, seperti yang tampak pada sebagian karyanya seperti: Teori Politik Islam (2 jilid), Teori Hukum Islam (2 jilid), Filsafat Etika, Filsafat Manajemen, Agama dan Sains, Ideologi Komparatif, Masyarakat dan Sejarah dalam Alquran, Tafsir Tematik (10 jilid). Perbincangan seputar sistem sosial dan ideologi negara Republik Islam Iran seolah tidak tuntas tanpa menyinggung pandangannya yang khas.

Keseriusan Muhammad Taqi Mishbah Yazdi dalam mengembangkan studi-studi keislaman, kefilsafatan, kemanusiaaan, interdisipliner dan intradisipliner secara komparatif dan aplikatif dikonkretkan bersama murid-muridnya dalam bentuk lembaga pendidikan dan penelitian di kota Qom, Institut Pendidikan dan Penelitian Imam Khomeini, pada 1991. Saking terkenal dan bergengsinya, publik akademik di sana cukup menyebutnya dengan nama mu’asseseh, yakni institut.

Lahir di kota tua Yazd, Iran, pada 1934, Ustad Mishbah—begitu guru dan pelajar filsafat di sana menyebutnya—memulai pendidikan agama dan umum seperti: Fisika, Kimia, Fisiologi, bahasa Perancis, di Hauzah Ilmiah—nama dalam tradisi Syiah untuk pusat pendidikan Islam, Iran. Di lingkungan itu pula ia meraih gelar tinggi keulamaan “ayatollah” sebagai mujtahid di bidang Fiqih dan Tafsir. Di pusat yang sama ia dikenal sebagai logikawan Peripatetisian dan filosof Neo-Sadrian, sebuah transformasi paling mutakhir yang dipelopori oleh gurunya, Allamah Muhammad Hussein Thabathaba’i (1904-1981), dalam tradisi Kebijaksanaan Utama (al-hikmah al-muta‘āliyah).

Filsafat dan kefilosofan Ustad Mishbah menonjol dari kritik-kritiknya atas gurunya sekaligus atas Kebijaksanaan Utama. Sejurus dengan itu, pandangan-pandangan khasnya mengemuka, terutama, di bidang ilmu-ilmu kefilsafatan dan humaniora. Betapapun tajamnya kritik dan uniknya pandangan itu, filsafatnya tidak keluar dari arus utama dan paling mutakhir filsafat Islam, yakni Kebijaksanaan Utama. Semua kritik dan pandangan filosofisnya terangkum dalam karya pertamanya dalam Filsafat yang kelak terbit pada 1984 dengan judul, Ta‘līqah ‘alā Nihāyat al-Hikmah, sebagai hasil dari pengajaran tingkat menengah Filsafat berdasarkan buku ajar Nihāyat al-Hikmah karya sang guru, Allamah Thabathaba’i.

Tak lama berselang, Lembaga Dakwah Islam (Sazman-e Tab-lighat-e Islami) di Qom menerbitkan Amūzesy-e Falsafeh, karya magnum opus Ustad Mishbah dalam dua jilid yang terjemahannya di tangan Anda ini. Seperti yang tertuang di pengantar buku, kronologi buku ini berawal dari keprihatinan besarnya terhadap kondisi pendidikan agama dan, secara khusus, pembelajaran Filsafat. Bersama Dar Rāh-e Haqq (Institut Menuju Kebenaran), Qom, ia memulai pengajaran filsafat Islam sesuai metode dan sistematika khasnya pada rentang 1981-1982. Setiap sesi pengajaran dikasetkan lalu ditranskripsikan untuk kemudian ia sendiri meninjau ulang, menyelia isi serta bahasanya sebelum akhirnya diterbitkan pada 1984.

Sejak itu dan sampai sekarang, Amūzesy-e Falsafeh masih dipercaya relevan sebagai buku ajar filsafat Islam dalam skala nasional pendidikan agama dan universitas di Iran. Meski untuk tingkat pemula, buku ini justru kerap menyelundupkan kritik-kritiknya atas gurunya sekaligus ruang menyatakan pandangan-pandangan khasnya itu lantaran metode komparatif dalam membahas masalah filosofis. Metode itu pula yang memperkaya wawasan dan mempertajam ketelitian pembaca dalam menimbang teori-teori ontologis, epistemologis, logis, teologis bahkan metaetika dan filsafat hukum dalam dua arus besar filsafat: Islam dan Barat.

Perlu juga kiranya dicatat, buku ini sudah barang tentu sama sekali unik dalam tradisi literatur filsafat Islam tatkala memasukkan, kendati singkat, sejarah dinamika perjalanan filsafat di Barat dan Islam. Yang paling unik dan paling penting dari orientasi kesejarahannya tampak dalam upaya Ustad Misbah menggali latar belakang serta konteks yang menyertai terjadinya perbincangan seputar masalah filosofis tertentu.

Entah sudah berapa kali dicetak, buku Amūzesy-e Falsafeh tidak mengalami revisi dari penulisnya sejak awal kali terbit. Sebelum dikenal di tanah air, buku ini juga sudah lebih dahulu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan judul Al-Manhaj al-Jadīd fī Ta‘līm al-Falsafah, diterjemahkan oleh Abdul Mun‘im Haqani, diterbitkan dalam dua jilid oleh Dar al-Ta‘aruf li al-Mathbu‘at, Beirut 1990; dan dalam bahasa Inggris dengan judul Philosophical Instructions: An Introduction to Contemporary Islamic Philosophy, diterjemahkan oleh Muhammad Legenhaussen dan ‘Azim Sarvdalir, dicetak dalam satu jilid oleh Global Publications, Binghamton University, New York, USA, 1999. Baru empat tahun kemudian, edisi terjemahan Bahasa Indonesia Buku Daras Filsafat Islam diprakasai oleh Penerbit Mizan, Bandung, pada 2003, lalu diterbitkan ulang oleh Shadra Press, Jakarta, pada 2010, mendahului penerjemahannya ke bahasa Bosnia (2012) dan bahasa Thai (2018). Tiga terjemahan terakhir ini sama-sama baru menuntaskan jilid pertama dari buku aslinya.

Kali ini, Kitab Filsafat hadir sebagai paket lengkap terjemahan Amūzesy-e Falsafeh. Kelengkapan ini, setidaknya, mengisi sisa kekosongan yang tercecar dari terjemahan sebelumnya sekaligus sebagai pelopor dan referensi primer disiplin ilmu filsafat tradisional Islam yang terpublikasikan dalam Bahasa Indonesia.

FAP; Debat Demokrasi Sekuler vs Religius Abdolkarim Soroush

FAP; Debat Demokrasi Sekuler vs Religius Abdolkarim Soroush

Salah satu tugas utama sekulerisme adalah memisahkan agama dari politik. Pekerjaan ini relatif  sukses dikerjakan di Barat. Capaian ini berefek pada kemandirian etika, budaya, hukum, bahkan cara berpikir tentang apapun  fokus pada dunia (wordly minded). Kristen sebagai agama yang tumbuh besar di Barat meski berasal dari timur setelah kalah bersaing dengan ilmuan Barat selebihnya menyesuaikan sebagian besar proposal politik yang diajukan sekulerisme. Dampaknya peneguhan agama suci Kristen di turunkan ke Bumi menyesuaikan agenda ruang dan waktu kebutuhan dunia sekuler (profan). Selanjutnya, demokrasi sekuler lambat laun selaras dan di dukung masyarakat sekuler (Kristen).  (more…)

Free WordPress Themes, Free Android Games